Gubernur Jawa Barat Usul Pajak Tambang Kembali ke Desa
Pada hari Kamis, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM, mengunjungi Situs Batutulis di Kota Bogor dan mengusulkan agar 70 persen pajak dari aktivitas pertambangan dikembalikan kepada desa tempat tambang tersebut beroperasi. Menurutnya, skema ini diperlukan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan.
Keadilan Bagi Masyarakat Terdampak
Dalam wawancaranya, Dedi menyatakan bahwa kebijakan pertambangan harus tidak hanya berfokus pada pembangunan jalan khusus angkutan tambang, tetapi juga harus memperhatikan masa depan masyarakat di wilayah tambang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mengkaji keberlangsungan aktivitas tambang di Bogor, termasuk dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Dedi menekankan pentingnya persiapan arah pembangunan dan sumber penghidupan baru bagi masyarakat setelah aktivitas tambang berakhir. Menurutnya, daerah penghasil tambang belum sepenuhnya memperoleh manfaat yang sebanding dengan dampak yang ditanggung masyarakat, mulai dari kerusakan lingkungan hingga gangguan aktivitas sehari-hari akibat kendaraan tambang.
Tata Kelola Pertambangan yang Berpihak kepada Masyarakat
Pemprov Jawa Barat ingin mendorong tata kelola pertambangan yang lebih berpihak kepada masyarakat lokal melalui skema distribusi pajak yang lebih besar kepada desa terdampak. Selain itu, evaluasi terhadap rencana pembangunan jalan khusus tambang di Bogor juga sedang dilakukan agar sesuai dengan hasil kajian lingkungan dan arah kebijakan pertambangan di masa mendatang.
