Sekber GKSR Dorong Penghapusan Parliamentary Threshold untuk Memastikan Suara Rakyat Tidak Terbuang
Pada Selasa, 26 Mei 2026, Ketua Umum Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (Sekber GKSR), Said Iqbal, memberikan dorongan untuk menghapus Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas parlemen dari 4 menjadi 0 persen. Langkah ini bertujuan agar tidak ada suara rakyat yang terbuang dalam Pemilu.
Penghapusan PT 0 Persen dan Ruang Calon yang Lebih Beragam
Iqbal mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Presidential Threshold 0 persen melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Dalam konteks pencalonan presiden, PT 0 persen membuka kesempatan bagi calon pemimpin yang lebih beragam. Oleh karena itu, Iqbal menyatakan keyakinannya bahwa anggota legislatif, terutama DPR RI, juga seharusnya diberikan kesempatan yang sama.
Potensi Suara yang Terbuang dan Ruang Representasi
Menyoroti Pemilu 2024, Iqbal menunjukkan bahwa sekitar 17 juta suara partai politik tidak terkonversi menjadi kursi DPR karena tidak memenuhi ambang batas parlemen. Jumlah tersebut setara dengan potensi puluhan kursi di parlemen yang terbuang, seperti yang dialami oleh beberapa partai politik seperti PPP, Hanura, Partai Perindo, Partai Ummat, dan Partai Buruh.
Iqbal juga menambahkan bahwa jika penghapusan PT 0 persen terlalu sulit, opsi yang lebih realistis adalah menurunkan parliamentary threshold menjadi 1 persen. Usulan ini telah melalui diskusi internal dengan sejumlah pakar seperti Prof. Mahfud MD, Prof. Yusril Ihza Mahendra, Prof. Zainal Arifin Mochtar, Titi Anggraini, dan Prof. Arief Hidayat.
Dukungan untuk Fraksi Gabungan di DPR
Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Akhmad Muqowam, juga mendukung gagasan pembentukan fraksi gabungan di DPR sebagai langkah untuk mengakomodasi suara partai-partai yang tidak memenuhi syarat pembentukan fraksi sendiri. Muqowam menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh suara rakyat memiliki saluran representasi politik di DPR, sebagai fokus utama dalam konteks pembahasan ambang batas parlemen.
