Prabowo Subianto: Pertumpahan Darah Daripada Persoalan Korupsi

Presiden RI, Prabowo Subianto, dengan tegas menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa ampun. Dalam acara Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2026 di Kabupaten Bangkalan, Prabowo menyatakan bahwa pemerintahan harus bersih seperti cermin, sebagai syarat utama untuk memajukan negara dan mengedepankan keadilan dalam distribusi kekayaan negara.

Prabowo menyadari bahwa menjaga integritas pemerintahan merupakan langkah penting mengingat Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Upaya pemberantasan korupsi dianggapnya sebagai pekerjaan berat, namun wajib dilaksanakan demi kepentingan bangsa dan negara, serta perlindungan terhadap hak rakyat.

Langkah Nyata dalam Pemberantasan Korupsi

Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memberantas korupsi, Prabowo mengungkapkan bahwa ratusan tambang tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta kebun ilegal di kawasan hutan telah ditutup. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) turut serta dalam menegakan tata kelola lingkungan dan ekspor komoditas sumber daya alam strategis untuk menghindari penyalahgunaan dan pencurian kekayaan negara.

Hal ini merupakan bagian dari komitmen Prabowo untuk mengembalikan kekayaan negara yang dirampas oleh praktik koruptif, yang menyebabkan kerugian besar bagi rakyat Indonesia. Prabowo juga menegaskan bahwa sebagai pemimpin, ia memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa amanah jabatannya sebagai Presiden dijalankan sebaik mungkin tanpa mengingkari sumpah yang telah diucapkannya.

Target Perusahaan BUMN Bermasalah

Dalam upaya restrukturisasi ekonomi negara, Prabowo merencanakan penutupan sekitar 700-800 perusahaan BUMN yang dinilai tidak sehat dan mengalami kerugian terus-menerus. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan sektor bisnis BUMN agar lebih efisien secara keseluruhan tanpa memberikan celah bagi praktik korupsi.

Dengan komitmen kuat dan langkah konkret dalam pemberantasan korupsi, Prabowo Subianto memastikan bahwa tidak akan ada ruang bagi penyimpangan dalam pemerintahanannya dan kekayaan negara akan dikelola dengan baik demi kesejahteraan bersama.