GERTAK Desak KPK Periksa Menhut Raja Juli Terkait Dugaan Gratifikasi
Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (GERTAK) memberikan tekanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni terkait dugaan kasus gratifikasi. Kasus tersebut terkait dengan proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Keberatan ini muncul setelah Menteri Raja Juli mengakui adanya penerimaan amplop oleh Bupati Kuantan Singingi nonaktif, Suhardiman Amby, setelah pertemuan di Kantor Kementerian Kehutanan.
Pada konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Kehutanan, Raja Juli menjelaskan bahwa meskipun amplop tersebut tidak pernah diterimanya dan langsung dikembalikan, namun hal ini mencurigakan. Terkait kasus tersebut, KPK juga telah menetapkan Suhardiman Amby dan Zulkarnain sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Pemeriksaan terhadap Menhut Raja Juli Menjadi Sorotan GERTAK
GERTAK menyoroti kehadiran Menhut Raja Juli Antoni dalam pertemuan dengan Suhardiman Amby terkait usulan pelepasan kawasan HPT. Sekretaris Jenderal GERTAK, Ahmad Fauzi, menyuarakan panggilan kepada KPK agar memeriksa lebih dalam terkait proses pelepasan kawasan hutan tersebut. Diketahui bahwa kasus ini berkembang dalam dugaan pemberian suap dan gratifikasi sehubungan dengan proses perizinan pelepasan kawasan tersebut.
Ahmad Fauzi menekankan pentingnya transparansi dalam proses pelepasan kawasan hutan demi mencegah praktik korupsi yang melibatkan pihak-pihak tertentu. Menyadari dampak lingkungan dan kepentingan negara, GERTAK mendesak KPK untuk mengusut kasus ini hingga tuntas tanpa terkecuali.
KPK Siap Mendalami Kasus, Termasuk Pemeriksaan Menhut Raja Juli
KPK telah menyatakan kesediaannya untuk memperluas penyidikan terkait kasus ini, termasuk kemungkinan meminta keterangan dari Menhut Raja Juli Antoni. Langkah ini diambil guna mengungkap seluruh aliran gratifikasi yang diduga terjadi dalam proses pelepasan kawasan HPT. Proses penyelidikan masih terus berlanjut dan belum menutup kemungkinan pembahasan lebih lanjut terhadap peran Menhut dalam kasus ini.
