DPRD Pangandaran Prioritaskan Tata Kelola Air Terintegrasi dalam Mengatasi Krisis Air
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran tengah menetapkan fokusnya pada strategi jangka panjang untuk mengatasi krisis air yang kerap melanda daerah tersebut. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tantangan iklim setiap tahun, seperti kekurangan air pada musim kemarau dan potensi banjir saat musim hujan tiba.
Langkah Sistematis dalam Menangani Permasalahan Air
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan komitmen tersebut setelah mengadakan rapat koordinasi internal dengan Pemerintah Daerah serta para camat di wilayah tersebut. Tujuan dari rapat ini adalah untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam penanganan permasalahan ketersediaan air di daerah tersebut.
Asep menekankan bahwa fokus utama forum koordinasi tersebut adalah menyempurnakan proposal program yang akan diajukan ke pemerintah provinsi dan pusat. Hal ini dianggap penting agar rencana yang disusun dapat lebih matang dan berkelanjutan.
Perlunya Tata Kelola Air Terintegrasi
Menurut Asep, penanganan masalah air di Pangandaran harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Upaya-upaya seperti normalisasi sungai saja tidak akan cukup. Oleh karena itu, DPRD mendorong penyusunan masterplan tata kelola air yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari wilayah resapan air hingga pengelolaan limbah cair.
Saat ini, sektor pertanian lokal di Pangandaran sudah mulai merasakan dampak kelangkaan air. Lebih dari 20 persen lahan pertanian di daerah tersebut mengalami defisit pasokan air. Meskipun masih dalam masa panen, namun langkah-langkah antisipatif sudah disiapkan untuk menghadapi masalah tersebut pada musim tanam berikutnya.
Dengan berbagai variasi tipe lahan pertanian di Pangandaran, upaya penanggulangan yang tepat dan terukur menjadi kunci dalam menghadapi krisis air yang terus-menerus terjadi di daerah tersebut.
