Fraksi PDIP Pangandaran Dukung KUA-PPAS 2027 dengan Catatan Kritis
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Pangandaran memberikan dukungan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Meskipun demikian, PDIP juga memberikan sejumlah catatan kritis terkait kapasitas fiskal dan pemerataan ekonomi pariwisata.
Sinyal Hijau dengan Catatan Kritis
Ketua Fraksi PDIP DPRD Pangandaran, Ngisom, menyampaikan pandangan tersebut dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi setelah mendengar penjelasan Bupati Pangandaran. Dalam rapat yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, Ngisom menyoroti tantangan kapasitas fiskal daerah dalam menyusun APBD 2027.
Ia menegaskan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat dalam penyusunan anggaran. Program daerah yang tidak efektif harus dievaluasi, sementara program yang berhasil perlu diperkuat alokasinya. Setiap penggunaan anggaran daerah harus memberikan manfaat kepada masyarakat.
Integrasi Pariwisata dengan Sektor Lain
Kebijakan APBD 2027 Pangandaran difokuskan pada pertumbuhan ekonomi melalui integrasi sektor pariwisata dengan sektor lain seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan industri kreatif. Fraksi PDIP menekankan pentingnya distribusi ekonomi yang adil dari sektor pariwisata, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti pelantikan Sekretaris Daerah baru dan perlindungan anak. Mereka memberikan ucapan selamat kepada Sekda baru dan mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk perlindungan anak serta peningkatan mutu pendidikan.
Fraksi PDIP siap untuk mengawal pembahasan KUA-PPAS TA 2027 guna menciptakan APBD yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
