9 Negara Ini Menolak Kedudukan Palestina Sebagai Anggota PBB, Satu Di Antara Mereka Adalah Tetangga Indonesia
Minggu, 12 Mei 2024 – 03:00 WIB
New York – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan mayoritas suaranya untuk mendukung resolusi yang menyerukan Palestina untuk menjadi anggota PBB dan memberikan hak tambahan.
Baca Juga :
RI Gagas Pemberian Hak Istimewa Palestina di Sidang PBB, Selangkah Lagi Anggota Penuh
Majelis Umum PBB melalui resolusinya mengakui bahwa Palestina memenuhi syarat untuk bergabung dan merekomendasikan Dewan Keamanan PBB untuk “mempertimbangkan kembali masalah ini dengan baik.”
Palestina berdasarkan voting suara di Majelis Umum PBB memperoleh dukungan dari 143 negara, 9 negara menolak dan 25 abstain. Mayoritas mendukung Palestina mendapatkan lebih banyak hak sesuai status keanggotaannya sebagai “Negara Pengamat Permanen”.
Baca Juga :
Majelis Umum PBB Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh, 9 Negara Menolak Termasuk AS
Di antara negara-negara yang mendukung teks tersebut adalah 13 anggota Uni Eropa, Belgia, Cyprus, Denmark, Estonia, Prancis, Yunani, Irlandia, Luksemburg, Portugal, Polandia, Slovakia, Slovenia, dan Spanyol.
Sekjen PBB Antonio Guterres berbicara pada Sidang Majelis Umum PBB di New York.
Baca Juga :
Pengemudi Truk Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza Kesal karena Israel Tutup Perbatasan
Australia dan Selandia Baru juga mendukung resolusi tersebut, sementara Kanada, Inggris, dan Ukraina abstain.
Sementara 9 negara yang menolak resolusi tersebut, antara lain Argentina, Republik Ceko, Hongaria, Israel, Mikronesia, Nauru, Papua Nugini, Palau, dan Amerika Serikat, seperti dilansir JP.
Banyak negara Barat dan Eropa percaya bahwa pengakuan penuh atas kenegaraan Palestina dan keanggotaan Palestina di PBB harus dicapai pada akhir perjanjian untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.
Israel sendiri mengecam keputusan tersebut, dan menganggapnya sebagai hadiah bagi terorisme, mengingat keputusan tersebut diambil setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, yang memicu perang Gaza.
Mereka juga memperingatkan bahwa langkah seperti itu akan merugikan negosiasi pembebasan 132 sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok teror lainnya di Gaza. Keputusan tersebut semakin memperumit prospek kesepakatan.
“Keputusan untuk meningkatkan status warga Palestina di PBB merupakan sebuah hadiah bagi teroris Hamas setelah mereka melakukan pembantaian terbesar terhadap warga Yahudi sejak Holocaust dan melakukan kejahatan seksual paling keji yang pernah terjadi di dunia,” katanya.
“Israel mengupayakan perdamaian, dan perdamaian hanya akan tercapai melalui negosiasi langsung antar pihak,” kata Kementerian Luar Negeri Israel, seraya mengucapkan terima kasih kepada negara-negara yang menentang resolusi tersebut, dan menjelaskan bahwa mereka berdiri “di sisi yang benar dalam sejarah dan moralitas,”
Sidang Darurat Majelis Umum PBB pada Jumat lalu bermula dari veto salah satu negara anggota tetap DK PBB atas permohonan keanggotaan penuh Palestina pada 18 April.
Dalam menanggapi seruan bersama dari negara-negara Arab, OKI, dan Gerakan Non-Blok, Majelis Umum PBB telah mengambil langkah menuju kemajuan perjuangan Palestina dan upaya perdamaian internasional
“Keberhasilan hari ini juga didukung oleh peran aktif Indonesia dalam menggalang dukungan negara dari sejumlah kawasan,” kata Kemlu.
Keberhasilan ini dipandang Indonesia sebagai terobosan bagi kesetaraan hak bangsa Palestina di tengah bangsa dunia. Di saat yang sama, upaya untuk keanggotaan penuh Palestina di PBB di masa depan akan terus didorong.
Halaman Selanjutnya
Banyak negara Barat dan Eropa percaya bahwa pengakuan penuh atas kenegaraan Palestina dan keanggotaan Palestina di PBB harus dicapai pada akhir perjanjian untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.
