Fusi Intelijen Langkah Strategis untuk Kepentingan Bangsa
MENUJU pemilihan umum yang lalu, beberapa kritik ditujukan kepada lembaga intelijen di Indonesia. Publik, misalnya, mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo tentang adanya laporan mengenai kegiatan dan arah politik partai di Indonesia yang disebut sebagai penyalahgunaan kewenangan. Hal ini juga diikuti dengan dugaan keterlibatan lembaga intelijen dalam mendukung kandidat tertentu.
Pada dasarnya, lembaga intelijen memiliki pengguna dan dalam konteks intelijen strategis, pengguna tersebut adalah Presiden. Oleh karena itu, Presiden seharusnya mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi negara untuk mengambil kebijakan yang tepat.
Hal ini sejalan dengan fungsi intelijen untuk memberikan peringatan dini agar tidak terjadi kejutan strategis. Mencari angsa hitam, begitulah istilah yang sering digunakan.
Dalam upaya membangun peringatan tersebut, lembaga intelijen mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik terbuka maupun tertutup, dan mengolahnya dengan analisis khusus untuk menghasilkan informasi penting. Informasi menjadi kunci utama dalam kinerja intelijen.
Di era yang semakin terbuka seperti sekarang, analisis intelijen tidak lagi bergantung pada informasi tertutup yang dikumpulkan melalui operasi khusus. Informasi tertutup, yang dikenal sebagai human intelligence, memang dominan pada era Perang Dingin. Namun, saat ini, informasi digital tersedia secara melimpah di ruang terbuka. Open source intelligence, social media intelligence, dan crowdsourcing intelligence dapat dengan mudah diakses.
Tantangan bagi intelijen saat ini bukan hanya pada pengumpulan informasi namun pada kemampuan mengelola informasi tersebut. Hal ini tidak berarti human intelligence tidak diperlukan lagi. Yang terpenting adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai jenis informasi tersebut.
Sebuah contoh tentang pentingnya integrasi informasi intelijen adalah kasus serangan teror 9/11 di Amerika Serikat. Laporan Komisi 9/11 dengan tegas menyimpulkan bahwa kegagalan utamanya terjadi karena lembaga intelijen Amerika Serikat gagal menghubungkan informasi. Informasi yang sebenarnya mencukupi namun terpecah dalam lembaga-lembaga terpisah. Dalam konteks ini, usulan Presiden Joko Widodo mengenai orkestrasi intelijen, meskipun kontroversial, menjadi penting.
Orkestrasi intelijen tersebut berkaitan dengan kebutuhan menciptakan sistem manajemen data intelijen yang dapat melintasi batas-batas organisasi, atau yang dikenal dalam dunia akademik sebagai fusi intelijen.
Dengan adanya fusi intelijen, pemanfaatan data dapat menjadi lebih optimal dalam melindungi keamanan negara dan bangsa, sesuai dengan pesan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam Kongres PAN.
Namun, publik, termasuk akademisi, memiliki pandangan yang berbeda terkait ide orkestrasi intelijen tersebut. Perdebatan lebih cenderung kepada siapa usulan mengenai orkestrasi intelijen diajukan. Hal ini juga melibatkan Undang-Undang Intelijen Negara yang menetapkan BIN sebagai koordinator intelijen. Usulan ini dianggap sebagai upaya melemahkan BIN dan memberikan peran lebih besar kepada Kementerian Pertahanan yang seharusnya tidak memiliki fungsi intelijen.
Di Indonesia, sektor intelijen telah mengalami reformasi dengan diberlakukannya kontrol demokratis. Jika perlu, kontrol tersebut dapat diperkuat atau ditingkatkan. Namun, memperkuat kontrol bukan berarti membatasi kewenangan intelijen. Meminta pertanggungjawaban tidak harus dilakukan dengan merugikan kinerja lembaga intelijen.
Sebaliknya, penguatan lembaga intelijen, terutama BIN, menjadi hal yang penting mengingat tantangan yang semakin kompleks. Dalam dunia yang terkoneksi ini, diperlukan kapasitas intelijen yang kuat dalam mengumpulkan dan mengolah informasi.
Secara nyata, Indonesia memiliki beragam lembaga intelijen dengan fungsi yang berbeda. Namun, saatnya telah tiba untuk mengintegrasikan informasi yang dikumpulkan oleh lembaga intelijen tersebut. Ancaman terhadap negara tidak lagi berasal dari satu sumber saja melainkan saling terkait.
Sebuah kasus penyelewengan pajak bisa saja terkait dengan aktivitas kelompok kejahatan lintas negara yang didukung oleh negara lain. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara lembaga intelijen. Kolaborasi ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, namun juga di tingkat regional.
Karena itu, lembaga intelijen harus mampu mencakup setiap wilayah di Indonesia. Penataan tersebut penting agar cakupan aktivitas pengumpulan data dapat lebih luas.
Broto Wardoyo
Dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional dan Program Kajian Intelijen Stratejik, Universitas Indonesia
Editor: Wahyu Aji
Sumber: https://www.tribunnews.com/tribunners/2024/08/26/fusi-intelijen-untuk-kepentingan-bangsa
